Hukum Mengikuti Pemilu dalam Sistem Demokrasi

Posted on April 6, 2014


pemilu-islamTahun ini Indonesia kembali akan menyelenggarakan pemilihan umum (pemilu). Selain untuk memilih anggota legislatif, yakni Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Pusat dan Daerah, serta Dewan Perwakilan Daerah (DPD); juga memilih Presiden dan Wakil Presiden. Pemilihan anggota legislatif akan diselenggarakan pada 9 April 2014. Sedang pemilihan Presiden akan diselenggarakan dua bulan setelah pemilu untuk anggota DPR/DPD/DPRD rampung.

Para wakil rakyat sebagai anggota legislatif memiliki tiga fungsi pokok, yaitu (1) fungsi legislasi untuk membuat UUD dan UU, (2) melantik presiden/wakil presiden, dan (3) fungsi pengawasan, atau koreksi dan kontrol terhadap pemerintah. Sedangkan tugas Presiden, secara umum adalah melaksanakan Undang-Undang Dasar, menjalankan segala undang-undang dan peraturan yang dibuat. Berdasarkan fakta ini, hukum tentang pemilu di Indonesia bisa dipilah menjadi dua, yaitu pemilu legislatif dan pemilu presiden. Pada edisi ini kami jelaskan tentang hukum dalam pemilihan wakil rakyat.

Hukum Wakalah untuk Wakil Rakyat

Pemilu legislatif pada dasarnya bisa disamakan dengan hukum wakalah, yang hukum asalnya adalah mubah (boleh), berdasarkan hadits Nabi:

Dari Jabir bin Abdillah radliyallâhu ‘anhumâ, dia berkata: Aku hendak berangkat ke Khaibar, lantas aku menemui Nabi Saw. Seraya beliau bersabda: “Jika engkau menemui wakilku di Khaibar maka ambillah olehmu darinya lima belas wasaq” (HR. Abu Dawud yang menurutnya shahih).

Selain itu, dalam Bai’atul ‘Aqabah II, Rasulullah Saw meminta 12 orang sebagai wakil dari 75 orang Madinah yang menghadap beliau saat itu yang dipilih oleh mereka sendiri.

Kedua hadits di atas menunjukkan bahwa hukum asal wakalah adalah mubah, selama rukun-rukunnya sesuai dengan syariah Islam. Rukun wakalah terdiri dari: Dua pihak yang berakad yaitu, pihak yang mewakilkan (muwakkil) dan pihak yang mewakili (wakîl); perkara yang diwakilkan atau amal yang akan dilakukan oleh wakil atas perintah muwakkil; dan redaksi akad perwakilannya (shigat taukîl).

Bila semua rukun tersebut terpenuhi, maka yang menentukan apakah wakalah itu Islami atau tidak adalah amal atau kegiatan yang akan dilakukan oleh wakil.

Di mana Halal Haramnya Fungsi Legislasi?

Berkaitan dengan fungsi legislasi, harus diingatkan bahwa setiap muslim yang beriman kepada Allah Swt, wajib taat kepada syariah Islam yang bersumber dari al-Quran dan As-Sunnah, baik dalam kehidupan pribadi, keluarga, maupun dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Tidak ada pilihan lain bagi seorang muslim kecuali menerapkan hukum syariah Allah Swt. Sebab wewenang menetapkan hukum perundangan buat manusia adalah hak Allah Yang Maha Kuasa. Allah Swt telah menegaskan:

Keputusan (hukum) itu hanyalah kepunyaan Allah. (TQS. Yusuf [12]: 40)

Juga firman-Nya: menetapkan hukum itu hanyalah hak Allah. dia menerangkan yang Sebenarnya dan dia pemberi Keputusan yang paling baik”. (QS. Al An’am 57)

Dengan hak Allah Yang Maha Kuasa di atas, tak satupun manusia, baik raja maupun rakyat, yang diberi hak membuat hukum. Tidak boleh seseorang wakil rakyat atau satu dewan perwakilan rakyat mengharamkan apa yang telah dihalalkan Allah atau menghalalkan apa yang telah diharamkan-Nya. Tentang hal ini, At-Tirmidzi, dalam kitab Sunan-nya, telah mengeluarkan hadits dari ’Adi bin Hatim r.a. berkata: ’Saya mendatangi Nabi Saw. ketika baginda sedang membaca surat Bara’ah:

”Mereka menjadikan orang-orang alimnya dan rahib-rahib mereka sebagai Tuhan selain Allah dan (juga mereka mempertuhankan) al-Masih putera Maryam.” (TQS. At-Taubah [9]: 31)

Seraya bersabda: ’Mereka memang tidak beribadah kepadanya, tetapi jika mereka menghalalkan sesuatu untuknya, mereka pun menghalalkannya; jika mereka mengharamkan sesuatu untuknya, maka mereka pun mengharamkannya. Itulah ibadah mereka kepada mereka (para ahbar dan ruhban)”

Karena itu, menetapkan hukum yang tidak bersumber dari al-Quran dan As-Sunnah adalah perbuatan yang bertentangan dengan akidah Islam. Bahkan dapat dikategorikan perbuatan menyekutukan Allah Swt. Seorang muslim wajib terikat kepada syariah Allah, wajib mengambil hukum dari wahyu Allah semata, dan menolak undang-undang atau peraturan buatan manusia yang bertentangan dengan hukum Allah Swt. Dengan demikian, wakalah dalam fungsi legislasi yang akan menghasilkan hukum atau peraturan perundangan sekular atau yang bertentangan dengan syariah Islam adalah haram berdasarkan kaedah syara’ yang menyatakan:

“Wasilah (perantaraan) yang pasti menghantarkan kepada perbuatan haram adalah juga haram”

Sebaliknya bila fungsi legislasi yang digunakan untuk menetapkan UU Syariah yang bersumber dari Al Quran dan As Sunnah adalah perbuatan yang diperintahkan sebagaimana keterangan ayat Al Quran di atas sehingga wakalah dalam hal ini adalah tetap dalam kebolehannya.

Wakalah dalam Pengawasan kepada Pemerintah

Adapun wakalah dalam konteks pengawasan, koreksi dan kontrol terhadap pemerintah dibolehkan, selama tujuannya adalah untuk amar makruf dan nahi mungkar (menegakkan kemakrufan dan mencegah kemunkaran). Wakalah dalam konteks ini merupakan wakalah untuk melaksanakan perkara yang dibenarkan oleh syariat Islam.

Maka, pencalonan anggota legislatif dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan dan memperjuangkan legislasi syariah Allah Yang Maha Kuasa sebagai formal konstitusional di NKRI dibolehkan sepanjang memenuhi syarat-syarat syar’iy sebagai berikut:

  1. Harus menjadi calon dari partai Islam, bukan dari partai sekular. Dan dalam proses pemilihan tidak menempuh cara-cara haram seperti penipuan, pemalsuan dan penyuapan, serta tidak bersekutu dengan orang-orang sekular.
  2. Harus menyuarakan secara terbuka tujuan dari pencalonan itu, yaitu untuk menegakkan sistem Islam, mengubah sistem sekular menjadi sistem Islam, melawan dominasi asing dan membebaskan negeri ini dari pengaruh asing. Dengan kata lain, calon wakil rakyat itu menjadikan ruang sidang DPR/DPRD sebagai mimbar (sarana) dakwah Islam, yakni menegakkan sistem Islam, menghentikan sistem sekular dan mengoreksi penguasa.
  3. Dalam kampanyenya harus menyampaikan ide-ide dan program-program yang bersumber dari ajaran Islam.
  4. Harus konsisten melaksanakan poin-poin di atas.

Himbauan kepada Aktivis Islam

Menarik untuk dibaca pernyataan HTI tentang pemilu legislatif tahun 2009 (http://hizbut-tahrir.or.id/2009/04/07/pernyataan-hizbut-tahrir-indonesia-tentang-pemilu-legislatif-2009/) bahwa memilih dalam pemilu adalah hak, dan setiap penggunaan hak pasti akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah SWT di akhirat kelak, maka pastikan bahwa hak itu digunakan dengan sebaik-baiknya dengan cara memilih calon anggota legislatif yang baik (bukan dengan cara golput-red), yakni yang memenuhi kriteria sebagai mana di atas. Pendapat yang sama dapat dijumpai dalam jawab soal dari Syaikh Shalih Munajid yang mengutip pendapat Syaikh Utsaimin dan Fatwa Lajnah Daimah bahwa memilih dan mendukung wakil rakyat yang baik yang berjuang menegakkan syariah adalah wajib (http://islamqa.info/ar/ref/107166).

Sesuai dengan Fatwa MUI tentang pemilu 2009 diktum 4) Memilih pemimpin yang beriman dan bertakwa, jujur (siddiq), terpercaya (amanah), aktif dan aspiratif (tabligh), mempunyai kemampuan (fathonah), dan memperjuangkan kepentingan umat Islam hukumnya adalah wajib. dan diktum 5. Memilih pemimpin yang tidak memenuhi syarat-syarat sebagaimana disebutkan dalam butir 1 (satu) atau tidak memilih sama sekali padahal ada calon yang memenuhi syarat hukumnya adalah haram, maka wajib bagi para aktivis Islam untuk memberikan penyadaran (tauiyyah) kepada umat Islam agar hanya memilih wakil rakyat yang memang jelas nyata merupakan tokoh pejuang syariah Islam yang bertekad untuk tegaknya NKRI Bersyariah dan tidak memilih mereka yang tidak jelas visi misinya untuk Islam dan agar umat Islam bersikap istiqomah dan tidak terpengaruh oleh money politic yang sejatinya suap terlaknat. Wallahua’lam!

Posted in: Syari'at Islam